SIMALUNGUN, SUMUT – Terdapat informasi yang mengemuka di tengah masyarakat, yang menyebutkan kemungkinan dugaan adanya praktik pengaturan peredaran narkotika yang berlangsung dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Raya. Kondisi ini seolah-olah menimbulkan keresahan, mengingat lembaga tersebut seharusnya menjadi tempat untuk membina dan memulihkan warga binaan, namun justru dikhawatirkan berubah fungsi menjadi pusat pengendalian aktivitas ilegal yang menjangkau jaringan luas di luar lingkungan penjara.
Berdasarkan informasi keterangan yang berkembang di kalangan warga, nampaknya praktik semacam ini masih berjalan hingga saat ini. Disebutkan bahwa sejumlah warga binaan kemungkinan masih dapat mengatur jalannya jaringan tersebut meski berada di balik jeruji besi , dengan memanfaatkan berbagai cara yang disusun sedemikian rupa.
Diduga ada beragam cara yang digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Mulai dari penggunaan alat komunikasi yang tidak resmi di dalam lapas, hingga melibatkan pihak luar sebagai pengantar barang. Tidak menutup kemungkinan juga penggunaan sandi-sandi tertentu yang sengaja dibuat untuk menghindari pengawasan petugas. Bahkan, muncul dugaan adanya upaya pemalsuan identitas yang dikhawatirkan semakin menyulitkan proses penanganan kasus ini.
Kondisi ini nampaknya memicu keprihatinan di berbagai lapisan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa fungsi utama lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan kemungkinan telah mengalami kemunduran yang cukup parah, jika dugaan yang ada ini terbukti kebenarannya.
Seorang pemerhati sosial yang tidak bersedia disebutkan namanya mengemukakan bahwa sepertinya diperlukan langkah cepat dari pihak berwenang. Ia menilai bahwa jika hal ini dibiarkan berlanjut, dikhawatirkan akan semakin sulit untuk mengembalikan peran lapas sesuai dengan tujuan pendiriannya.
“Jangan sampai lapas justru berubah menjadi pusat pengaturan kejahatan. Sepertinya perlu ada tindakan yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan, agar proses pembinaan yang seharusnya berjalan bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Upaya untuk memastikan kebenaran informasi ini telah dilakukan dengan menghubungi pihak pengelola Lapas Narkotika Kelas IIA Raya. Namun, hingga berita ini disusun, baik Kepala Lapas maupun Kepala Bagian Pengamanan belum dapat memberikan tanggapan atas pesan yang disampaikan.
Tidak adanya tanggapan dari pihak yang bersangkutan seolah-olah menimbulkan semakin banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Hal ini juga turut memperkuat desakan agar kiranya dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam lembaga tersebut.
Banyak pihak berharap agar dilakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang diterapkan di lapas. Diduga masih ada celah yang dimanfaatkan untuk memasukkan perangkat komunikasi ilegal, sehingga hal ini dinilai perlu ditangani dengan serius guna mencegah terjadinya kejahatan yang dikendalikan dari dalam tempat pemasyarakatan.
Hingga saat ini, publik sepertinya masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Raya terkait berbagai dugaan yang beredar di tengah masyarakat.
JS
